Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Kutipan Berita’ Category

LP3I
JAKARTA
LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

Nomor : 020/LP 3 I/LAPDU/1/2008
Sifat : Terbatas
Lampiran : Berkas BPK RI Bandung
Perihal : Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kota Bandung

Kepada Yth.
Ketua Pemberantasan Korupsi / KPK
Jl. HR. RASUNA SAID KAV C – 1
JAKARTA 12920

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA/ LP 3 I berdasarkan laporan masyarakat Hasil Advokasi dilapangan serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan BPK RI pada TA 2004 – 2005 dan 2006 atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Bandung, banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBD namun hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum baik melalui Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Bukan karena tidak ada gerakan dan upaya dari masyarakat, mahasiswa ataupun LSM namun hasil wawancara dengan seorang Jaksa mengatakan bahwa tak mungkin mereka melakukan Operasi penegakan hukum yang menyangkut Walikota Bandung sesuai dengan arahan pimpinannya.

Penyimpangan yang terjadi pada pemkot Bandung dapat kami laporkan sebagi berikut :

I. APBD TAHUN ANGGARAN 2004
a. Penyimpangan TA 2004 sebesar Rp. 45.660.186.708.89 dari realisasi sebesar Rp. 294.959.571.992.50 yang terdiri dari kekurangan penerimaan sebesar Rp. 689.011.724.89 dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 44.971.176.983.00
b. Penyimpangan s/d Agustus 2005 sebsar Rp. 73.861.465.673.19 dari realisasi sebesar Rp. 606.579.537.986.00 terdiri dari kerugian ril Rp. 500.000.000.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 26.292.968.714.00 serta kurangnya penerimaan sebesar Rp. 47.068.496.959.19

II. APBD TAHUN ANGGARAN 2005
BPKRI dengan Audit No. 18/S/XIV.II-XIV.II.2/07/2006 TGL 27 Juli 2006 telah menemukan berbagai penyimpangan yang sangat tinggi dalam realisasi dana APBD Kota Bandung seperti antara lain :
a. Realisasi Dana Tak Tersangka untuk Korban Bencana Alam TPA Sampah Leuwi Gajah sebesar Rp. 29.405.989.856.00 ternyata tidak disalurkan kepada yang berhak.
b. Pembebanan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.952.000.000.00 dan Belanja Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp. 12.887.775.469.00 atau seluruhnya sebesar Rp. 15.839.775.469.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku/telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku
c. Pembayaran dari PT. Askes kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung sebesar Rp. 6.689.278.045.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku atau telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

III. APBD TAHUN ANGGARAN 2006

a. BPK RI dengan Audit No.52B/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan berbagai penyimpangan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan telah merugikan keuangan daerah yaitu :

1. Bantuan kepada Parpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 565.000.000.00
2. Realisasi Perjalanan Dinas Luar daerah pada Sekertaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 175.440.000.00
3. Pembayaran Atas Kegiatan Penyusunan Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 46.882.500.00
4. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) TA 2006 Pada Bapppeda melebihi harga wajar (mark up) sebesar Rp. 163.927.000.00
5. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Bandung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melebihi standar harga sebesar Rp. 16.760.000.00
6. Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak sesuai dengan Kontrak sebesar Rp. 36.372.461.47
7. Kelebihan pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Gordeng (mark up) Pada Dinas Pariwisata Kota Bandung sebesar Rp. 18.126.977.00
8. Pembayaran Biaya Tenaga Personil untuk kegiatan penilaian Asset Pemerintah Kota Bandung (mark up) sebesar Rp. 66.000.000

b. Audit BPK RI No. 52 C/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah yaitu :

a. Sisa UUDP TA 2006 dari 27 SKPD sebesar Rp. 501.314.583.00 Terlambat di setor ke Kas Daerah
b. Terdapat 61 SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ sebesar Rp.43.732.851.236.00 dan SPJ sebesar Rp. 90.916.461.347.60 s/d 14 Mei 2007 belum disahkan. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Walikota Kepada DPRD dilaporkan semuanya sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan benar
c. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sekertaris Daerah TA 2006 untuk Bantuan Operasional Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 18.871.082.147.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Penganggaran Belanja bantuan untuk Biaya Pelayanan Publik PD Kebersihan TA 2006 sebesar Rp. 32.620.000.000.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e. Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.238.589.000.00 tidak/belum lengkap
f. Realisasi Belanja Bantuan Untuk Instansi Vertikal TA 2006 sebesar Rp. 2.222.991.500.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TAMBAHAN KETERANGAN

LSM LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN DAN SOSIAL JAWA BARAT Ketua Sdr. Zulkarnaen, Pada Tahun 2006 sudah melaporkan kasus penyimpangan Dana BOP oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sdr. Edy Siswadi ( sekarang menjabat Sekda Kota Bandung ) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.25.000.000.000.00 dilampiri oleh bukti-bukti otentik serta peryataan dari 14 Kepala Sekolah SD dan SMP se Kota Bandung bahwa mereka tidak menerima dana BOS dan siap dijadikan saksi. Kemudian Tim Kejati Jabar melakukan pemeriksaan oleh Jaksa sdr. Agus Istiqlal, SH hanya kepada orang-orang tertentu dan kasus tersebut hingga saat ini tidak tahu rimbanya. Sedangkan Jaksa Agus Istiqlal dimutasikan ke Pusdiklat Kejagung RI. Pelapor Zulkarnaen di intimidasi mau dibakar rumahnya serta diteror setiap malam untuk tidak terus melaporkan kasus tersebut, kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Penyimpangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung kemudian bertambah dengan temuan adanya dana pencairan CEK Bendaharawan Dinas Pendidikan oleh sdr.Edy Siswadi, Kepala Dinas Pendidikan atas CEK No. c 545254 dan c 545255 tgl 20 Januari 2006 dari Bank Jabar Cabang Tamansari Kota Bandung yang menurut BPK tidak ada pertanggungjawabannya. Sehingga total Dana BOP/BOS yang telah disalahgunakan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp. 35,5 Milyar. Masalah tersebut hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya terutama dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1. Masalah Dana Bencana Alam TPA Leuwi Gajah dana yang dialokasikan oleh Kota Bandung sebesar Rp. 29.445.989.856 belum termasuk Dana APBD TKI Propinsi Jabar kurang lebih sebesar Rp. 56.000.000.000.00 juga belum termasuk alokasi dari APBD Kabupaten Bandung, belum termasuk bunga Bank. Merupakan kasus yang sangat tinggi karena dana Bencana Alam tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya ( Hasil Pemeriksaan BPK RI), namun semua tidak dapat tersentuh oleh hukum. Data Dana Bencana Alam Leuwi Gajah dapat dilihat dalam APBD Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (terlampir)
2. Penyimpangan Dana APBD Kota Bandung TA 2006 BPK RI menemukan adanya kucuran dana kepada instansi Vertikal seperti Kodam, Korem, Kodim, Satgas, Intel, Kepolisian, Kejaksaan, Ibu-ibu Kejaksaan, dsb menunjukan organisasi Muspida dan Bakorinda masih berjalan sekalipun kedua organisasi tersebut sudah di bubarkan, dipihak lain instansi Vertikal tersebut memiliki anggaran masing-masing, dana yang diberikan tersebut adalah uang rakyat.
3. Penyimpangan Keuangan daerah Kota Bandung dalam APBD TA 2004, 2005 dan 2006 sangat tinggi dapat dilihat pada Audit BPK (terlampir)

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit BPKRI tersebut dapat diketahui bahwa penyimpangan yang terjadi adalah :

1. Ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku yang seharusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan barang dan/atau jasa
2. Tidak adanya pengawasan dari atasan satuan unit kerja, sehingga pelaksana tugas lalai melakukan yang seharusnya dilakukan seperti membuat SPJ
3. Tidak berfungsinya Legislatif selaku pengawas jalannya roda pemerintahan serta keuangan APBD yang berasal dari rakyat

HasilPemeriksaan BPKRI telah menemukan :

1. Perbuatan tersebut telah melawan ketentuan yang berlaku/melawan hukum
2. Timbulnya Kerugian ril keuangan Negara/daerah
3. Potensi merugikan keuangan Negara/daerah
4. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang seperti menggunakan anggaran bukan kepada peruntukannya dsb.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon KPK segera melakukan penyidikan atas kasus tersebut yang sudah jelas aparat penegak hukum didaerah tidak mampu menyikapinya karena berbagai kendala yang terjadi, antara lain sebagaimana disampaikan ole seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat seperti tersebut pada mukadimah diatas.

Demikian Surat Kami sampaikan disertai permohonan untuk memperhatikan hak kami sebagaimana dijamin oleh pasal 41 ayat (2) sub d UU No 31 Tahun 1999 bahwa maksimal 30 hari kami sudah harus memperoleh jawaban dari penegak hukum yang menerima laporan pengaduan tindak pidana korupsi.

Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih

Jakarta, 22 Januari 2008

LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

UKIN HADI HUDAYA
KETUA HARIAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden RI
2. MenkomPol Hukam RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri PAN RI
5. Kapolri
6. Jaksa Agung RI
7. Ketua Komisi III DPR RI
8. BPK RI Pusat Jakarta
9. BPK RI Perwakilan Bandung
10. Kapolda Jawa Barat – Bandung
11. Kejati Jawa Barat – Bandung
12. Ketua MAPPI – FHUI – Depok
13. Arsip

sumber: detik.com

Read Full Post »

Bandung – Ditunggu hingga pukul 11.50 WIB, tim dari KPU Bandung tak juga datang ke PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kamis (17/7/2008). Synar Budhi Arta, calon independen yang tak lolos, meminta PTUN menindak tegas KPU karena tak patuh. Mereka pun mengancam akan menyatroni KPU Bandung di Jalan Soekarno Hatta, siang ini.

Dikabarkan KPU Bandung tak akan datang ke PTUN karena pada pukul 13.00 WIB nanti akan dilakukan penetapan calon yang akan berlaga dalam Pilwalkot Bandung.

“Saya berharap PTUN bersikap adil, kalau memang KPU melanggar hukum. KPU sekarang tidak datang, PTUN harusnya ambil sikap tegas. KPU harus belajar patuh terhadap hukum, jangan sebagai aparat pemerintah KPU mau seenaknya. Harusnya mereka lebih patuh dong,” protes Synar di PTUN, Jalan Diponegoro.

Massa pendukung Synar yang jumlahnya sekitar 300 orang masih duduk-duduk di halaman PTUN sambil mendengarkan orasi. Namun poster-poster sudah tak diacungkan lagi.

“Kalau mereka tak juga datang, kami akan datangi KPU siang ini juga. Kami minta penetapan agar ditunda,” ujarnya.

Synar mengajukan gugatan terhadap KPU Bandung melalui PTUN pada 7 Juli 2008. Mereka menilai KPU tidak transparan dan tidak prosedural dalam verifikasi data pendukung. KPU dituding telah menghilangkan 21 ribu suara milik Synar.

Namun gugatan ini ditolak PTUN. Ketua PTUN Boy Miwardi menilai kasus ini bukan di bawah kewenangan PTUN. Meski demikian, akhirnya PTUN menggelar sidang mediasi antara KPU dan tim Synar pada Senin (14/7/2008). Rencananya hari ini keputusan mediasi akan dibacakan.(ern/ern)

sumber: detik.com

Read Full Post »

Bandung – Ratusan pendukung calon independen yang tidak lolos Synar Budhi Arta-Arry Achmad akan kembali datangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (17/7/2008). Mereka akan menghadiri keputusan hasil mediasi antara Synar dan KPU Bandung yang sudah dilakukan pada Selasa (15/7/2008).

Berdasarkan rilis yang diterima detikbandung, Rabu (16/7/2008) Sore, kedatangan mereka bukan hanya untuk menghadiri keputusan hasil mediasi, namun juga akan menuntut PTUN agar menggelar sidang gugatan. Mereka menilai PTUN berhak mengadili KPU Bandung.

Hal itu berdasarkan UU No 9 Tahun 1956 pasal 62 ayat 2 tentang peradilan tata usaha negara. Sedangkan Surat Edaran MA (SEMA) No 8 Tahun 2005 tentang sengketa Pilkada hanya menjelaskan sengketa Pilkada yang sudah dilaksanakan.

“Verifikasi oleh KPU bukan sengketa Pilkada, tapi murni kesalahan KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berdasarkan prosedur dan peraturan yang ditetapkan KPU sendiri. Apalagi KPU tidak bisa menjelaskan dan membuktikan hilangnya suara Synar yang mencapai 21 ribu orang,” ujar Koordinator pendukung Synar, Dwi Larso.

Jika PTUN menggelar sidang gugatan Synar dengan adil dan transparan, maka mampu menghilangkan polemik dan kebingungan masyarakat. “Ini juga untuk menghindari fitnah dengan menguji fakta-fakta yang ada. Jika PTUN menolak, sama saja dengan KPU yang tak mau transparan dan tak adil,” pungkasnya.(ern/ern)

sumber:detik.com

Read Full Post »

Bandung – Sekitar 500 orang pendukung calon independen Pilwalkot Bandung yang tidak lolos, Synar Budhi Arta-Arry Achmad berjalan kaki dari Jalan Serayu menuju Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Selasa (15/7/2008). Mereka akan mengikuti pertemuan Synar dan KPU Bandung yang dimediasi oleh PTUN Bandung.me

Massa pun membawa beberapa poster yang salah satunya bertuliskan ‘PTUN jangan Nodai Kepercayaan Rakyat’. Mereka pun membawa satu buah spanduk dengan tulisan ‘Usutt tuntas kinerja KPU Bandung’.

Massa yang sebagian besar mengenakan ikat kepala hitam dengan tulisan Synar berwarna orange dan putih, memadati di depan dua pintu gerbang PTUN. Mereka tidak diperbolehkan masuk. Setiap pintu gerbang dijaga oleh 30 orang polisi. Akhirnya massa memilih berdiri di trotoar sambil mendengarkan orasi.

Rencananya mediasi akan dimulai pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 10.00 WIB mediasi belum juga dimulai. Synar-Arry yang mengenakan kemeja putih masih berada di halaman gedung mendengarkan orasi dari salah satu pendukungnya.

“Tuntut kinerja KPU Bandung yang telah menghilangkan suara dukungan Synar sebanyak 16 ribu,” ujar salah satu orator.

Synar menggugat KPU Kota Bandung karena pasangan ini diputuskan tidak bisa mengikuti pilkada Kota Bandung. KPU beralasan, setelah dilakukan verifikasi faktual, Synar hanya didukung sah oleh 52.498 orang atau kurang dari batas minimal 3 persen penduduk Kota Bandung yakni 66.717 jiwa.

Gugatan dilayangkan ke PTUN tanggal 7 Juli 2007. Namun PTUN menolaknya dengan alasan bukan kewenangannya. Kemudian Ketua PTUN Bandung Boy Miwardi memanggil Synar dan KPU Bandung pada hari ini untuk mediasi.(ern/ern)

sumber: detik.com

Read Full Post »

Dikutip dari http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/12/1/127027/pendukung-syinar-ancam-60-persen-golput

BANDUNG – Kelompok pendukung calon wali kota Bandung Syinar-Aa, mengancam akan memboikot alias golput dalam pemilihan walikota Bandung 10 Agustus mendatang. Mereka beralasan KPUD Kota Bandung tidak meloloskan calonnya yang diusung dari calon independen.

“Sikap kami ini akan tetap konsisten, sampai KPU meloloskan calon independen yang kami usung,” kata Asep, yang mengaku ketua relawan Syinar center, kelompok pendukung pasangan calon Syinar-Aa.

Ketidakpuasan mereka, kata Asep, berasal dari jumlah hasil verifikasi di KPUD Bandung yang menurut mereka tidak sesuai, yakni hanya 52.600 orang. Padahal, Asep menyatakan jumlah itu masih fluktuatif dan bisa saja berubah.

Asep menegaskan jika dirinya bersama pendukung Syinar berniat mem-PTUN-kan KPUD Kota Bandung. “Kita lihat saja, akan kita buktikan siapa yang salah,” tegasnya.

Asep memprediksi jumlah golput pada pemilihan wali kota Bandung nanti, berkisar antara 50 sampai 60 persen. Hal tersebut disebabkan ketidakpuasan masyarakat Bandung terhadap KPUD yang dinilai tidak transparan.(ded)

Read Full Post »

I. Kronologis di KPU


1. Sejak awal KPU tidak terbuka dengan data dari PPS dan PPK, mereka hanya mengatakan bahwa mereka percaya akan data dari organ mereka yaitu PPS/PPK tanpa melihat bagaimana proses verifikasi terutama verifikasi faktual berlangsung. Banyak kejadian yang kami laporkan tentang proses verifikasi faktual yang terjadi tapi itu sama sekali tidak didengar oleh KPU.
2. Pengumuman hasil verifikasi akhir calon perseorangan sudah muncul di media masa pada tanggal 19 Juni 2008. Padahal penyerahan resmi hasil verifikasi tersebut baru disampaikan tanggal 19 Juni 2008 kepada seluruh pasangan calon. Hal ini menandakan bahwa KPU telah membocorkan informasi penting tersebut kepada wartawan sebelum hari pengumuman resmi. (http://kpukota.bandung.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=2)

3. Pada tanggal 19 Juni 2008, KPU secara resmi mengundang seluruh pasangan calon. Sebelum penyerahan hasil verifikasi, Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU menjelaskan bahwa seluruh calon dipersilakan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil verifikasi KPU, diantaranya, pendukung yang tidak ada di tempat pada saat verifikasi faktual harus dianggap mendukung. Semua pasangan calon yang akan melakukan klarifikasi harus datang kembali ke KPU selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2008 sebelum jam 24.00. Ketua KPU menekankan untuk membawa bukti-bukti dan jika bukti itu kuat, KPU akan mengubah/menganulir data-data yang ada di KPU.

4. Salah satu pasangan calon langsung mendaftarkan diri pada saat itu, menandakan bahwa calon tersebut mungkin sudah mendapatkan bocoran informasi hasil verifikasi sebelumnya.

5. Sesuai arahan Ketua KPU, selama 4 (empat) hari kami melakukan pengecekan ulang kepada PPS dan PPK untuk mendapatkan rincian pihak-pihak yang sebelumnya dinyatakan tidak mendukung.

6. Selama satu minggu sesuai dengan waktu yang diberikan kami mencoba untuk mengecek dan menghitung kembali semua dukungan di berita acara yang masuk dari PPS dan PPK (formulir BA 1, lampiran 5 dan lampiran 6) untuk melihat perbedaan, juga mengunjungi kembali PPK-PPK untuk mengkonfirmasi ulang seluruh data yang kami miliki , untuk mengetahui secara rinci jumlah yang tidak mendukung yang menggunakan form B9 sesuai dengan peraturan KPU dan perincian jumlah kriteria lain-lain. (laporan terlampir)

7. Semua data kami coba buat seakurat mungkin tanpa ditambah-tambah dan telah dibuat gambaran secara rinci jumlah dukungan maupun tidak mendukung di semua kecamatan.

8. Pada tanggal 23 Juni 2008 sesuai dengan yang dijanjikan untuk mengklarifikasi ulang data dukungan, jam 16.30 kami datang dengan membawa data lengkap.Karena Pak Benny Moestofa sedang ada tamu maka kami terlebih dahulu diterima oleh Pak Andri. Pada saat menjelaskan, Pak Andri mengatakan data yang digunakan hanya berdasarkan formulir BA1 tidak lampiran 5 dan lampiran 6. Sedangkan kami mempergunakan semuanya untuk memperoleh data secara rinci dan akurat.

9. Pak Andri sempat menelpon PPK Cicendo , mempertanyakan apa betul tidak ada formulir B9 yang masuk di Cicendo, dan PPK Cicendo mengatakan tidak ingat sehingga beliau mengisi tanda (–) pada berita acara verifikasi bersama . Artinya menunjukkan bahwa benar kami telah melakukan klarifikasi ulang. Pada saat itu Pak Andri mengatakan KPU tidak bisa memutuskan, harus ada wasitnya yaitu Panwas. Dan beliau langsung menelpon Panwas untuk bersama-sama ketemu dengan tim Synar.

10. Pada jam 18.30 kami dipanggil keruang Ketua, hadir pada saat itu Ketua KPU Pak Benny Mustofa, Pak Herry, Pak Andri, satu orang staff KPU dan dua orang Panwas. Pada pertemuan tersebut kami menyampaikan seluruh perhitungan ulang yang kami lakukan untuk menghindari adanya kesalahan menghitung, baik dari data PPS dan PPK yang kami miliki hasil verifikasi faktual maupun data Konfirmasi ulang ke PPK dan PPS pada tanggal 19-23 Juni 2008. Satu jam kemudian kami keluar dari ruang ketua KPU karena menurut ketua , mereka akan menghitung ulang. Proses perhitungan berlangsung tertutup, yang selalu ada berada didalam ruangan ketua KPU adalah Bapak Herry Sapari, sedangkan Pak Andri P Kantraprawira lebih banyak berada diluar ruangan. Adapun Pak Yusi dan Bu Iin dari awal pertemuan tidak pernah berada di ruangan Ketua KPU. Dalam proses perhitungan tersebut sejak jam 20.00 tanggal 23 Juni 2008 hingga diserahkan hasilnya pada jam 02.30 pagi tanggal 24 Juni 2008, tim Synar yang selalu menunggu didepan ruangan Ketua KPU tidak pernah ditanya /dikonfirmasi untuk mengklarifikasi apabila ada data yang tidak sesuai.

11. Pada saat diruangan Ketua KPU Panwas sempat menjelaskan seharusnya mereka tidak berada diruangan ketua, ini adalah masalah internal KPU dan tim Synar. Mereka bukan Wasit yang bisa mengeksekusi. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan pernyataan Pak Andri P Kantraprawira sebelum berkumpul di ruangan ketua. Beliau menyebutkan “Yang bisa membereskan perbedaan tentang angka dukungan hanya Panwas, karena Panwas sebagai Wasit, jadi hasil /keputusannya bagaimana Panwas” Bahkan beliau mengatakan bahwa sebaiknya semua berkas diserahkan ke Panwas. Disini jelas bahwa KPU tidak mengerti tenatng TUPOKSI antara KPU dan Panwas.

12. Karena pendaftaran calon walikota adalah jam 24.00, maka sejak jam 22.00 kami sudah mempertanyakan hasil perhitungan. Pada saat jam 23.00 mempertanyakan kembali hasil perhitungan dan kami mendapat informasi dari dari salah satu staff KPU bahwa keputusan nya Synar tetap tidak lolos dan dukungan masih kurang. Tetapi anehnya pada jam yang sama , saat kami mempertanyakan hasil pada Ketua KPU, dikatakan masih dalam perhitungan, dan ketika kami menanyakan pada Pak Andri, bagaimana kalau kami telat mendaftar, beliau mengatakan kalau sudah di KPU dianggap tidak telat.

13. Jam 01.30 tanggal 24 Juni 2008 kami mempertanyakan kembali hasil perhitungan dan dikatakan oleh Ketua KPU masih dihitung ulang, padahal kami tahu bahwa prosesnya sudah selesai semua sebelum jam 00.00 dari salah satu staf KPU yang bolak balik masuk ruangan ketua. Hanya yang tidak kami mengerti mengapa keputusan tersebut tidak segera diserahkan pada kami , tapi mengulur-ngulur waktu hingga jam 02.30, seolah-olah mereka didalam ruangan ketua melakukan perhitungan ulang. Pada jam 02.30, kami dipanggil ke ruangan ketua. Mereka menyerahkan Surat Jawaban hasil perhitungan ulang, yang ternyata hasilnya Synar tidak lolos dan tidak ada perubahan angka dukungan, masih menggunakan angka yang lama yaitu tanggal 16 Juni 2008 (BA KPU). Adapun surat tersebut adalah tertanggal 23 Juni 2008. Artinya surat itu sudah disiapkan sebelumnya dan bisa jadi KPU tidak melakukan perhitungan ulang terhadap hasil klarifikasi Synar. Karena angka yang disampaikan tidak berubah. KPU sama sekali tidak mau mendengarkan keberatan dari Synar dan tidak mau menunjukkan data PPS yang dijadikan dasar perhitungan. Yang menjadi catatan kami disini Surat yang disampaikan tidak melalui pleno, karena yang ada saat itu hanya Ketua KPU, Herry Sapari dan Andri Kantraprawira, adapun Pak Yusi dan Bu Iin tidak hadir.

Dari kronologis diatas pertanyaan kita,
a. Apakah KPU bersikap netral?
b. Mengapa KPU selalu menghindar apabila kami ingin sama-sama klarifikasi dengan data KPU.
c. Apa jaminanya data KPU dan data dari PPS/PPK yang digunakan KPU shahih?
d. Bagaimana proses validasi data PPS dan PPK oleh KPU?

II.Kronologis PTUN

14. Selanjutnya karena kami merasa, bahwa data dukungan kami adalah benar dan akurat, hanya KPU tidak transparan terhadap data dan bertindak tidak adil serta sewenang-wenang , maka kami membuat surat ke PTUN, yang diserahkan pada tanggal 1 Juli 2008. Kami diterima oleh Kepala PTUN dan mendapat informasi bahwa akan diadakan sidang pada tanggal 15 Juli 2008.

15. Pada tanggal 3 Juli 2008 kami juga sudah menyampaikan gugatan Synar ke KPU Jabar dan KPU Pusat

16. Mengingat waktu yang sempit apabila sidang dilakukan tanggal 15 Juli 2008, maka kami mengajukan percepatan waktu sidang. Pada tanggal 7 Juli kami coba menghadap Kepala PTUN kembali. Tetapi sesampainya disana beliau menyatakan bahwa gugatan ini bukan wewenang PTUN tetapi di Pengadilan Negeri sambil menyerahkan Surat Edaran no 8 tahun 2005 tentang sengketa Pilkada. Meskipun kami sudah mencoba untuk menyatakan bahwa gugatan kami bukan sengketa Pilkada tetapi masih proses verifikasi bakal calon, beliau tidak mau menerima, bahkan mengatakan bila ada surat dari Ketua MA baru beliau bersedia mengadakan sidang bagi kami. Karena kalau ada sidang pun para hakim tidak akan mau karena takut kena sanksi. Jadi pertemuan yang akan diadakan tanggal 15 Juli 2008 hanya akan menyatakan bahwa gugatan Synar bukan wewenang PTUN.

17. Selanjutnya kami berkonsultasi dengan salah seorang Hakim Agung mempertanyakan kasus kami wewenang siapa PTUN atau Pengadilan Negeri, beliau mengatakan wewenang PTUN, beliau juga bertanya dengan Hakim agung lainnya dan memperoleh Jawaban yang sama.

18. Setelah itu kami mencoba menemui Kepala Pengadilan Negeri, ketika kami bercerita dan tanyakan kalau kasus kami wewenang siapa, beliau langsung mengatakan wewenang PTUN, karena kami mengatakan bahwa Kepala PTUN menyebutkan bahwa itu wewenang Pengadilan negeri, beliau memanggil Hakim penyuluh mempertanyakan hal tersebut. Ternyata Tiga hakim penyuluh yang ada semua mengatakan bahwa ini wewenang PTUN. Dan mereka juga mengatakan bahwa Kepala PTUN tidak bisa bicara secara lisan, tetapi harus ada putusan agar bisa dilanjutkan proses hukumnya. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Kepala PTUN melalui telepon untuk minta putusan agar kami bisa melanjutkan proses hukumnya, beliau hanya mengatakan akan diusahakan. Besok paginya ketika kami datang ke kantor PTUN, dikatakan bahwa Kepala PTUN pergi ke Batam hingga tanggal 13 Juli 2008, dan tidak menitipkan apa-apa.

19. Atas dasar itu kami mencoba menulis surat ke Hakim pengawasan MA, melaporkan penolakan PTUN memproses gugatan kami dan mempertanyakan wewenang siapa gugatan kami.

20. Pada tanggal 9 Juli kami mendapatkan surat dari PTUN bahwa sidang akan diadakan tanggal 15 juli 2008. Meskipun kami sudah mengetahui jawabannya ketika kami menemui ketua PTUN sebelumnya yaitu tanggal 7 Juli 2008, bahwa itu hanya akan menyatakan PTUN tidak berwenang melanjutkan gugatan Synar.

21. Yang menjadi pertanyaan kami bila memang PTUN menolak gugatan kami mengapa perlu waktu begitu lama untuk mengeluarkan putusan agar proses hukum bisa dilanjutkan? Kami memasukkan gugatan tanggal 1 Juli 2008, tanggal 7 Juli kami sudah mendapat jawaban secara lisan dari Ketua PTUN , tapi baru tanggal 15 Juli dikeluarkan putusan. Apakah hal ini terkait dengan jadwal penetapan calon walikota tanggal 17 Juli 2008, agar kami tidak memiliki waktu.

Read Full Post »

BANDUNG, Pikiran Rakyat Online, 17 Juni 2008.

Calon independen yang akan maju dalam pemilihan calon Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 8 Agustus mendatang, harus mendapat dukungan 3% penduduk Kota Bandung, atau 66.717 orang. Tanpa dukungan sebesar itu, calon independen yang bersangkutan akan gugur.

Untuk calon independen, sudah tercatat ada empat pasangan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, hari ini akan menggelar sidang pleno untuk memutuskan siapa saja yang lolos.

Empat pasangan independen yang mengajukan dukungan untuk ikut serta dalam Pemilihan Wali Kota (pilwalkot) Bandung yaitu Hudaya Prawira-Nahadi, Synar Budhi Arta-Arry Akhmad Arman, Achmad Setiawan-Mamat Rachmat, dan Sugih Wiramikarta-Djoni Garyana. Selain empat pasangan yang mengajukan dukungan, calon perseorangan Farhat Abbas-Asep Dedi juga diundang dalam rapat pleno.

Ketua KPU Kota Bandung Benny Moestofa mengungkapkan, jika hasil pleno tidak memuaskan sejumlah pasangan calon independen yang tidak lolos, masing-masing tim dapat mengajukan keberatan dan dapat dibahas secara terbuka. ”Kalaupun ada yang ingin menempuh jalur hukum untuk pembuktian itu, kami siap menghadapinya asalkan melalui mekanisme yang sesuai prosedur,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah parpol masih belum menentukan sikap terkait pasangan calon yang akan diusung. Kepastian pasangan calon wali kota-wakil wali kota yang diusung PKS, juga belum ditentukan hingga Senin (16/6). ”Kami juga menunggu keputusan dari DPP PKS, tetapi sampai saat ini belum juga turun,” kata Ketua MPD PKS Kota Bandung Oded M. Daniel.

Sedangkan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung Deden Rukman Rumaji, menyatakan dirinya akan menerima masukan dari para ulama terkait dorongan untuk kembali mendukung Dada. ”Masukan itu saya terima dan akan menjadi pembahasan secara mendalam antara saya dengan anggota Koalisi Poros Tengah lainnya malam ini (Senin (16/6),” katanya, ketika dihubungi lewat telefon, Senin (16/6).

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung Asep Dedi, ketika dihubungi mengatakan, sampai saat ini Poros Tengah belum berpisah dengan Partai Golkar. ”Sebelumnya, karena kesibukan mencari pasangan, komunikasi jadi berkurang,” kata Asep. (A-158/CA-173/A-147)***

Referensi:

Read Full Post »

Older Posts »