Feeds:
Pos
Komentar

Calon walikota Bandung, Taufikurahman siang ini menyempatkan diri untuk hadir di PTUN sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas atas perjuangan SYNAR dalam memperjuangkan kebenaran. Walaupun datang agak terlambat, tapi kedatangan Taufikurahman disambut hangat oleh para pendukung SYNAR.

Pada kesempatan tersebut, Syinar Budhi Arta menyatakan kembali komitmen Taufikurahman untuk memberantas korupsi di kota Bandung. Kang Syinar juga menyatakan bahwa SYNAR tidak meminta timbal balik apapun dari pasangan TRENDI jika mereka terpilih nanti. Taufikurahman kembali menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi di kota Bandung.

Sebagai simbol persahabatan, pasangan SYNAR memasangkan topi SYNAR kepada Kang Taufik dan disambut hangat oleh para pendukung SYNAR dengan mengacungkan dua jari (nomor 2). SYNAR juga menyerahkan setumpuk brosur yang berisi visi misi dan program-program SYNAR untuk memperkaya program-program TRENDI dan simbolis untuk menitipkan aspirasi masyarakat pendukung SYNAR kepada TRENDI.

Akhirnya, terdengar teriakan-teriakan: SYNAR semakin TRENDI, TRENDI semakin BER-SYNAR! Walaupun suasana sangat ramai dan penuh teriakan-teriakan melalui pengeras suara, semua polisi di PTUN santai-santai saja. Mereka sudah yakin betul, seheboh apapun pendukung SYNAR, semua tahu hukum, selalu terkendali dan tidak pernah anarkis.

Hatur nuhun Kang Taufik atas solidaritas dan dukungan moralnya terhadap perjuangan SYNAR. Semoga kita bisa bahu-membahu menyelamatkan Bandung!

Setelah mengikuti sikap PTUN yang cenderung ‘buying time’, SYNAR membacakan sikap politiknya. Salah satu item paling penting adalah:

Seandainya sampai 10 Agustus 2008 tidak ada keputusan PTUN yang sifatnya berkekuatan hukum, SYNAR memberikan kebebasan kepada pendukungnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun, kami menganjurkan agar para pendukung memilih pasangan calon yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi di kota Bandung.

Setelah membacakan sikap politik tersebut, kami berkonvoy menuju kubu TRENDI yang sedang menyelenggarakan kampanye TRENDI yang terakhir di lapangan Gasibu dengan ribuan pendukungnya. Kami ditemui Taufikurahman di depan pintu parkir masuk restoran Sindang Reret di sekitar Garsibu. Singkatnya, kami menyatakan bahwa program apapun yang dimiliki siapapun tak akan berjalan jika korupsi di kota Bandung masih dibiarkan. Kami menanyakan, apakah TRENDI siap memberantas korupsi di kota Bandung jika terpilih? Taufikurahman langsung menjawab “Siap” dengan yakin.

Dengan jawaban tersebut, SYNAR menyatakan akan ikut mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan di kota Bandung jika TRENDI terpilih, dan jika sampai 10 Agustus 2008 tidak ada keputusan yang menguntungkan SYNAR, kami akan menganjurkan pendukung SYNAR untuk memilih TRENDI.

Akhirnya SYNAR menyinari TRENDI.

HAYU BABARENGAN BEBENAH BANDUNG.

Senin, 4 Agustus 2008, jam 10-an, untuk yang ke-5 kalinya SYNAR dan pendukungnya ke PTUN. Baru kali ini digelar sidang terbuka untuk pertama kalinya. Permohonan kami agar PTUN, demi hukum, segera memerintahkan penghentian proses Pilwalkot Bandung ternyata ditanggapi dengan jawaban yang mengambang oleh PTUN. Sudah bisa diduga, ada indikasi bahwa semua proses dibiarkan berjalan lambat agar Pilwalkot 10 Agustus bisa berjalan sesuai rencana dan gugatan SYNAR kepada KPU Bandung menjadi sia-sia. Ya, sudahlah….., bagi kami, jalani saja terus demi pengungkapan kebenaran.

Majelis Hakim PTUN

Prihatin juga melihat pimpinan sidang yang tidak tegas dalam menjawab banyak hal yang dilemparkan kedua belah pihak. Pihak KPU beranggapan bahwa ini bukan kewenangan PTUN! PTUN tidak menjawab tegas, tapi sidang tetap dilanjutkan. Tim SYNAR mengusulkan putusan agar proses Pilwalkot dihentikan dulu, ini pun dijawab dengan mengambang, tidak tegas! Saya baru paham, mengapa banyak putusan yang tidak jelas di negeri ini. Pimpinan sidang juga memperlihatkan sikap yang memuji-muji dan rasa sungkan kepada kuasa hukum KPU yang disebut-sebut sudah senior. Menurut saya, terlepas dari senioritas, pimpinan waktu itu tidak pantas berkata seperti itu di ruang sidang dalam posisi dia sebagai pimpinan sidang.

Pendukung SYNAR memenuhi ruang sidang

LP3I
JAKARTA
LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

Nomor : 020/LP 3 I/LAPDU/1/2008
Sifat : Terbatas
Lampiran : Berkas BPK RI Bandung
Perihal : Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kota Bandung

Kepada Yth.
Ketua Pemberantasan Korupsi / KPK
Jl. HR. RASUNA SAID KAV C – 1
JAKARTA 12920

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA/ LP 3 I berdasarkan laporan masyarakat Hasil Advokasi dilapangan serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan BPK RI pada TA 2004 – 2005 dan 2006 atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Bandung, banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBD namun hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum baik melalui Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Bukan karena tidak ada gerakan dan upaya dari masyarakat, mahasiswa ataupun LSM namun hasil wawancara dengan seorang Jaksa mengatakan bahwa tak mungkin mereka melakukan Operasi penegakan hukum yang menyangkut Walikota Bandung sesuai dengan arahan pimpinannya.

Penyimpangan yang terjadi pada pemkot Bandung dapat kami laporkan sebagi berikut :

I. APBD TAHUN ANGGARAN 2004
a. Penyimpangan TA 2004 sebesar Rp. 45.660.186.708.89 dari realisasi sebesar Rp. 294.959.571.992.50 yang terdiri dari kekurangan penerimaan sebesar Rp. 689.011.724.89 dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 44.971.176.983.00
b. Penyimpangan s/d Agustus 2005 sebsar Rp. 73.861.465.673.19 dari realisasi sebesar Rp. 606.579.537.986.00 terdiri dari kerugian ril Rp. 500.000.000.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 26.292.968.714.00 serta kurangnya penerimaan sebesar Rp. 47.068.496.959.19

II. APBD TAHUN ANGGARAN 2005
BPKRI dengan Audit No. 18/S/XIV.II-XIV.II.2/07/2006 TGL 27 Juli 2006 telah menemukan berbagai penyimpangan yang sangat tinggi dalam realisasi dana APBD Kota Bandung seperti antara lain :
a. Realisasi Dana Tak Tersangka untuk Korban Bencana Alam TPA Sampah Leuwi Gajah sebesar Rp. 29.405.989.856.00 ternyata tidak disalurkan kepada yang berhak.
b. Pembebanan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.952.000.000.00 dan Belanja Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp. 12.887.775.469.00 atau seluruhnya sebesar Rp. 15.839.775.469.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku/telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku
c. Pembayaran dari PT. Askes kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung sebesar Rp. 6.689.278.045.00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku atau telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

III. APBD TAHUN ANGGARAN 2006

a. BPK RI dengan Audit No.52B/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan berbagai penyimpangan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan telah merugikan keuangan daerah yaitu :

1. Bantuan kepada Parpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 565.000.000.00
2. Realisasi Perjalanan Dinas Luar daerah pada Sekertaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 175.440.000.00
3. Pembayaran Atas Kegiatan Penyusunan Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 46.882.500.00
4. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) TA 2006 Pada Bapppeda melebihi harga wajar (mark up) sebesar Rp. 163.927.000.00
5. Pembayaran Biaya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Bandung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melebihi standar harga sebesar Rp. 16.760.000.00
6. Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak sesuai dengan Kontrak sebesar Rp. 36.372.461.47
7. Kelebihan pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Gordeng (mark up) Pada Dinas Pariwisata Kota Bandung sebesar Rp. 18.126.977.00
8. Pembayaran Biaya Tenaga Personil untuk kegiatan penilaian Asset Pemerintah Kota Bandung (mark up) sebesar Rp. 66.000.000

b. Audit BPK RI No. 52 C/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah yaitu :

a. Sisa UUDP TA 2006 dari 27 SKPD sebesar Rp. 501.314.583.00 Terlambat di setor ke Kas Daerah
b. Terdapat 61 SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ sebesar Rp.43.732.851.236.00 dan SPJ sebesar Rp. 90.916.461.347.60 s/d 14 Mei 2007 belum disahkan. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Walikota Kepada DPRD dilaporkan semuanya sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan benar
c. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sekertaris Daerah TA 2006 untuk Bantuan Operasional Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 18.871.082.147.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Penganggaran Belanja bantuan untuk Biaya Pelayanan Publik PD Kebersihan TA 2006 sebesar Rp. 32.620.000.000.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e. Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.238.589.000.00 tidak/belum lengkap
f. Realisasi Belanja Bantuan Untuk Instansi Vertikal TA 2006 sebesar Rp. 2.222.991.500.00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TAMBAHAN KETERANGAN

LSM LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN DAN SOSIAL JAWA BARAT Ketua Sdr. Zulkarnaen, Pada Tahun 2006 sudah melaporkan kasus penyimpangan Dana BOP oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sdr. Edy Siswadi ( sekarang menjabat Sekda Kota Bandung ) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.25.000.000.000.00 dilampiri oleh bukti-bukti otentik serta peryataan dari 14 Kepala Sekolah SD dan SMP se Kota Bandung bahwa mereka tidak menerima dana BOS dan siap dijadikan saksi. Kemudian Tim Kejati Jabar melakukan pemeriksaan oleh Jaksa sdr. Agus Istiqlal, SH hanya kepada orang-orang tertentu dan kasus tersebut hingga saat ini tidak tahu rimbanya. Sedangkan Jaksa Agus Istiqlal dimutasikan ke Pusdiklat Kejagung RI. Pelapor Zulkarnaen di intimidasi mau dibakar rumahnya serta diteror setiap malam untuk tidak terus melaporkan kasus tersebut, kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Penyimpangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung kemudian bertambah dengan temuan adanya dana pencairan CEK Bendaharawan Dinas Pendidikan oleh sdr.Edy Siswadi, Kepala Dinas Pendidikan atas CEK No. c 545254 dan c 545255 tgl 20 Januari 2006 dari Bank Jabar Cabang Tamansari Kota Bandung yang menurut BPK tidak ada pertanggungjawabannya. Sehingga total Dana BOP/BOS yang telah disalahgunakan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp. 35,5 Milyar. Masalah tersebut hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya terutama dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1. Masalah Dana Bencana Alam TPA Leuwi Gajah dana yang dialokasikan oleh Kota Bandung sebesar Rp. 29.445.989.856 belum termasuk Dana APBD TKI Propinsi Jabar kurang lebih sebesar Rp. 56.000.000.000.00 juga belum termasuk alokasi dari APBD Kabupaten Bandung, belum termasuk bunga Bank. Merupakan kasus yang sangat tinggi karena dana Bencana Alam tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya ( Hasil Pemeriksaan BPK RI), namun semua tidak dapat tersentuh oleh hukum. Data Dana Bencana Alam Leuwi Gajah dapat dilihat dalam APBD Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (terlampir)
2. Penyimpangan Dana APBD Kota Bandung TA 2006 BPK RI menemukan adanya kucuran dana kepada instansi Vertikal seperti Kodam, Korem, Kodim, Satgas, Intel, Kepolisian, Kejaksaan, Ibu-ibu Kejaksaan, dsb menunjukan organisasi Muspida dan Bakorinda masih berjalan sekalipun kedua organisasi tersebut sudah di bubarkan, dipihak lain instansi Vertikal tersebut memiliki anggaran masing-masing, dana yang diberikan tersebut adalah uang rakyat.
3. Penyimpangan Keuangan daerah Kota Bandung dalam APBD TA 2004, 2005 dan 2006 sangat tinggi dapat dilihat pada Audit BPK (terlampir)

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit BPKRI tersebut dapat diketahui bahwa penyimpangan yang terjadi adalah :

1. Ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku yang seharusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan barang dan/atau jasa
2. Tidak adanya pengawasan dari atasan satuan unit kerja, sehingga pelaksana tugas lalai melakukan yang seharusnya dilakukan seperti membuat SPJ
3. Tidak berfungsinya Legislatif selaku pengawas jalannya roda pemerintahan serta keuangan APBD yang berasal dari rakyat

HasilPemeriksaan BPKRI telah menemukan :

1. Perbuatan tersebut telah melawan ketentuan yang berlaku/melawan hukum
2. Timbulnya Kerugian ril keuangan Negara/daerah
3. Potensi merugikan keuangan Negara/daerah
4. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang seperti menggunakan anggaran bukan kepada peruntukannya dsb.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon KPK segera melakukan penyidikan atas kasus tersebut yang sudah jelas aparat penegak hukum didaerah tidak mampu menyikapinya karena berbagai kendala yang terjadi, antara lain sebagaimana disampaikan ole seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat seperti tersebut pada mukadimah diatas.

Demikian Surat Kami sampaikan disertai permohonan untuk memperhatikan hak kami sebagaimana dijamin oleh pasal 41 ayat (2) sub d UU No 31 Tahun 1999 bahwa maksimal 30 hari kami sudah harus memperoleh jawaban dari penegak hukum yang menerima laporan pengaduan tindak pidana korupsi.

Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih

Jakarta, 22 Januari 2008

LEMBAGA PENGAWASAN PEMBANGUNAN & PERADILAN INDONESIA

UKIN HADI HUDAYA
KETUA HARIAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden RI
2. MenkomPol Hukam RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri PAN RI
5. Kapolri
6. Jaksa Agung RI
7. Ketua Komisi III DPR RI
8. BPK RI Pusat Jakarta
9. BPK RI Perwakilan Bandung
10. Kapolda Jawa Barat – Bandung
11. Kejati Jawa Barat – Bandung
12. Ketua MAPPI – FHUI – Depok
13. Arsip

sumber: detik.com

Sejak dukungan kami hilang sekitar 4.000 dari jumlah awal yang kami setorkan ke KPU (73.000 pada saat penyerahan, disertai bukti tanda terima, dan hanya 69.000 dukungan yang dianggap disetorkan); lalu dipangkas 16.000 oleh KPU tanpa penjelasan yang memuaskan, kami dianggap tidak lolos tahap verifikasi.

Demi menegakkan kebenaran dan memperlihatkan kebrengsekan sistem di negeri ini, kami menempuh jalur hukum untuk memohon keadilan. Setelah dipingpong antara PTUN dan PN, akhirnya, setelah 3 kali tahap mediasi, hari Senin, 21 Juli kemarin, PTUN Bandung menyatakan siap menyidangkan gugatan kami kepada KPU Bandung. Sebagai konsekuensi diterimanya gugatan kami, seharusnya proses Pilwalkot berhenti sampai ada keputusan atau ketetapan hukum yang mengikat. Demi hukum, beranikah PTUN meminta supaya proses Pilwalkot Bandung untuk dihentikan? Di sisi lain, kelihatannya, KPU tidak menghormati proses tersebut (tidak perduli hak kami). Proses Pilwalkot Bandung tampaknya berjalan terus. Sidang pertama baru akan digelar Senin, 28 Juli 2008; sementara pada saat tersebut, masa kampanye sudah setengah jalan.

Apa makna semua ini ??? Kami ibarat pemain cadangan yang mungkin tidak akan pernah diturunkan ke lapangan, atau mungkin diturunkan ke lapangan pada menit terakhir pertandingan hanya untuk memuaskan penonton!

Dimana keadilan di negeri ini?

Betapa banyak orang yang akan kecewa andai semua perjuangan ini harus berhenti. Sebagian dari simpatisan kami adalah orang-orang yang menaruh harapan besar akan perubahan kota Bandung. Mereka selama ini berjuang bersama-sama tanpa pamrih.

Allah Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa, ….. Kita pasrahkan saja kepadaNya.

Ya, Allah jika mereka (yang men-dzalimi kami) benar-benar mendzalimi kami dengan sengaja, demi kebaikan bangsa ini, semoga mereka diberikan balasan yang lebih berat dari yang mereka perbuat. Namun, jika karena keterbatasan kami, ternyata kami tidak bisa memahami kebaikan mereka, angkatlah derajat mereka dan maafkanlah kami karena ketidaktahuan kami. Allah maha mendengar, maha mengampuni, dan maha mengabulkan doa orang-orang yang di-dzalimi.

Simpatisan kami turut mengantar kami ke PTUN

salah seorang polisi yang mengawal kami sedang membantu
memasangkan ikat kepala kepada seorang simpatisan kami

Bandung – Akhirnya setelah sempat ditolak perkaranya, gugatan tim Synar Budhi Arta-Arry Akhmad diterima PTUN Bandung untuk disidangkan. Tim Synar diminta untuk memperbaiki gugatan, baru akan digelar sidang terbuka.

Sama seperti sebelumnya, pendukung Synar kembali datangi PTUN di Jalan Diponegoro, Senin (21/7/2008). Namun jumlahnya tak sebanyak pertemuan pertama dan kedua. Kini hanya sekitar 50 orang yang mengantarkan Synar ke PTUN.

Mereka kemudian berkumpul di halaman sambil berorasi.Ketua PTUN Bandung Boy Miwardi mengatakan pihaknya menerima gugatan tim Synar dan akan segera menyidangkan kasus ini mulai pekan depan. “Kami akan memberikan kesempatan penggugat untuk memperbaiki gugatan. Jika datanya sudah lengkap, maka kita akan gelar sidang terbuka,” katanya.

Pada sidang nanti, kata Boy, akan disidangkan mengenai inti permasalahan gugatan Synar. “Persoalan ini nanti akan kami serahkan ke majelis hakim,” kata Boy.

Sementara itu Kuasa Hukum KPU Bandung Kuswara S Taryono mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan. “Kita menunggu jadwal sidang dari PTUN. Untuk permasalahan yang digugat, nanti kita akan jelaskan pada persidangan,” katanya.

Kuasa Hukum Synar, Rusman, mengatakan dengan adanya keputusan ini, seharusnya tahapan Pilwalkot ditunda sampai menunggu hasil putusan dari PTUN. “Makanya kami meminta PTUN membuat putusan sela,” ujar Rusman.

Tim Synar menggugat KPU Bandung karena dinilai melakukan pelanggaran saat verifikasi faktual dukungan calon independen. Tim Synar mengklaim KPU telah menghilangkan 21 ribu suara dukungan terhadap Synar.

Sebelumnya PTUN menolak untuk menyidangkan kasus ini. Namun setelah dua kali dilakukan mediasi, maka keluarlah putusan hari ini.

sumber: detik.com

PTUN Kecewa pada KPUD

BANDUNG (SINDO) , Jumat, 18 July 2008
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Boy Miwardi menyesalkan langkah KPUD Kota Bandung yang dinilainya terburu-buru menetapkan pasangan calon peserta pilkada.

Menurut Boy, seharusnya KPUD Kota Bandung bisa menahan diri, tidak menetapkan dulu pasangan calon peserta pilkada hingga proses hukum mediasi antara pasangan independen Syinar Budhi – Arry Akhmad (Synar) – yang dinyatakan tidak lolos verifikasi pencalonan- dan KPUD selesai.

“Dalam kacamata hukum, seharusnya KPUD mengundurkan waktu penetapan pasangan calon yang akan maju dalam pilkada. Jangan sampai nantinya melahirkan masalah baru”, ujar Boy kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Meski menyesalkan langkah KPUD yang kemarin sudah menetapkan tiga pasangan calon peserta pilkada, Boy mengatakan bahwa PTUN tidak berwenang memerintahkan KPUD memundurkan jadwal mereka.

Yang jelas, pihaknya akan tetap menyelesaikan proses mediasi antara pasangan Synar dan KPUD Kota Bandung. Rencananya, hasil mediasi diumumkan pada Senin (21/7) mendatang. Berbagai berkas yang diajukan Synar maupun KPUD sedang dipelajari dan segera diputuskan. Tadinya, PTUN akan mengumumkan hasil mediasi kemarin. Namun, agenda itu terpaksa diundur lantaran anggota KPUD datang terlambat.

Di sisi lain, Synar sebagai pihak penggugat beserta ratusan pendukung mereka sudah menunggu sejak pukul 10.00 WIB. Sementara itu, Syinar Budhi berharap PTUN bersikap adil dan terbuka dalam mengambil putusan. Menurut dia, semua bukti yang dibawanya menunjukkan bahwa dia dan pasangannya berhak lolos dalam verifikasi KPUD.

“Kami dirugikan karena kehilangan 21.000 bukti dukungan. Ini yang harus dibuktikan di pengadilan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Pokja Pencalonan KPUD Kota Bandung Andri P Kantaprawira mengatakan, KPUD tidak bisa seenaknya mengubah jadwal, tahapan, dan program pilkada yang sudah ditetapkan sejak awal.

“Jadi, silakan proses mediasi di pengadilan berjalan, tapi tahapan pilkada tetap berlangsung,” katanya.

Disinggung soal hilangnya puluhan ribu bukti dukungan masyarakat terhadap pasangan Synar sesuai persyaratan calon perseorangan dalam UU Pemda, Andri menekankan, KPUD telah menyiapkan bukti-bukti banyaknya kekeliruan dan data fiktif. Semua hal itu tercatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).“ Ada yang terdaftar tapi tidak punya KTP.

Ada data ganda, data fiktif, ada pula orang yang sudah meninggal tapi tetap terdaftar. Semua sudah kami serahkan untuk dipelajari PTUN,” pungkasnya. Sekadar mengingatkan, KPUD menyatakan bahwa dukungan Synar yang lolos verifikasi hanya 52.000 dari 67.000 yang diajukan.

Mengacu pada UU Pemda, pasangan calon dari jalur perseorangan harus mampu menunjukkan dukungan minimal 3% dari total jumlah penduduk di daerah pemilihan. Artinya, Synar harus menunjukkan sedikitnya bukti dukungan dari 66.717 orang.

Sumber: koran Sindo

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.